Mengenal Keris Dan Kegunaannya

Keris adalah sejenis pedang pendek yang berasal dari pulau Jawa, Indonesia.

Keris purba telah digunakan antara abad ke-9 dan 14. Selain digunakan sebagai senjata,keris juga sering dianggap memiliki kekuatan supranatural. Keris terbagi menjadi tiga bagian yaitu mata, hulu, dan sarung. Beberapa jenis keris memiliki mata pedang yang berkelok-kelok. Senjata ini sering disebut-sebut dalam berbagai legenda tradisional, seperti keris Mpu Gandring dalam legenda Ken Arok dan Ken Dedes.

Keris sendiri sebenarnya adalah senjata khas yang digunakan oleh daerah-daerah yang memiliki rumpun Melayu atau bangsa Melayu.Pada saat ini, Keberadaan Keris sangat umum dikenal di daerah Indonesia terutama di daerah pulau Jawa dan Sumatra, Malaysia, Brunei, Thailand dan Filipina khususnya di daerah Filipina selatan (Pulau Mindanao). Namun, bila dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia, keberadaan keris dan pembuatnya di Filipina telah menjadi hal yang sangat langka dan bahkan hampir punah.

Tata cara penggunaan keris juga berbeda di masing-masing daerah. Di daerah Jawa dan Sunda misalnya, keris ditempatkan di pinggang bagian belakang. Sementara di Sumatra, Malaysia, Brunei dan Filipina, keris ditempatkan di depan. Sebenarnya keris sendiri memiliki berbagai macam bentuk, ada yang bermata berkelok kelok (7, 9 bahkan 13), ada pula yang bermata lurus seperti di daerah Sumatera. Selain itu masih ada lagi keris yang memliki kelok tunggal seperti halnya rencong di Aceh atau Badik di Sulawesi.

Bagian-bagian keris

Sebagian ahli tosan aji mengelompokkan keris sebagai senjata tikam, sehingga bagian utama dari sebilah keris adalah wilah (bilah) atau bahasa awamnya adalah seperti mata pisau. Tetapi karena keris mempunyai kelengkapan lainnya, yaitu wrangka (sarung) dan bagian pegangan keris atau ukiran, maka kesatuan terhadap seluruh kelengkapannya disebut keris.

* Pegangan keris

Pegangan keris ini bermacam-macam motifnya , untuk keris Bali ada yang bentuknya menyerupai patung dewa, patung pedande, patung raksaka, patung penari , pertapa, hutan ,dan ada yang diukir dengan kinatah emas dan batu mulia .Pegangan keris Sulawesi menggambarkan burung laut. Hal itu sebagai perlambang terhadap sebagian profesi masyarakat Sulawesi yang merupakan pelaut, sedangkan burung adalah lambang dunia atas keselamatan. Seperti juga motif kepala burung yang digunakan pada keris Riau Lingga, dan untuk daerah-daerah lainnya sebagai pusat pengembangan tosan aji seperti Aceh, Bangkinang (Riau) , Palembang, Sambas, Kutai, Bugis, Luwu, Jawa, Madura dan Sulu, keris mempunyai ukiran dan perlambang yang berbeda. Selain itu, materi yang dipergunakan pun berasal dari aneka bahan seperti gading, tulang, logam, dan yang paling banyak yaitu kayu. Untuk pegangan keris Jawa, secara garis besar terdiri dari sirah wingking ( kepala bagian belakang ) , jiling, cigir, cetek, bathuk (kepala bagian depan) ,weteng dan bungkul.

* Wrangka atau Rangka

Wrangka, rangka atau sarung keris adalah bagian (kelengkapan) keris yang mempunyai fungsi tertentu, khususnya dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa, karena bagian wrangka inilah yang secara langsung dilihat oleh umum . Wrangka yang mula-mula (sebagian besar) dibuat dari bahan kayu (jati , cendana, timoho , kemuning, dll) , kemudian sesuai dengan perkembangan zaman maka terjadi perubahan fungsi wrangka (sebagai pencerminan status sosial bagi penggunanya ). Kemudian bagian atasnya atau ladrang-gayaman sering diganti dengan gading. Secara garis besar terdapat dua macam wrangka, yaitu jenis wrangka ladrang yang terdiri dari bagian-bagian : angkup, lata, janggut, gandek, godong (berbentuk seperti daun), gandar, ri serta cangkring. Dan jenis lainnya adalah jenis wrangka gayaman (gandon) yang bagian-bagiannya hampir sama dengan wrangka ladrang tetapi tidak terdapat angkup, godong dan gandek. Aturan pemakaian bentuk wrangka ini sudah ditentukan, walaupun tidak mutlak. Wrangka ladrang dipakai untuk upacara resmi , misalkan menghadap raja, acara resmi keraton lainnya (penobatan, pengangkatan pejabat kerajaan, perkimpoian, dll) dengan maksud penghormatan. Tata cara penggunaannya adalah dengan menyelipkan gandar keris di lipatan sabuk (stagen) pada pinggang bagian belakang (termasuk sebagai pertimbangan untuk keselamatan raja ). Sedangkan wrangka gayaman dipakai untuk keperluan harian, dan keris ditempatkan pada bagian depan (dekat pinggang) ataupun di belakang (pinggang belakang). Dalam perang, yang digunakan adalah keris wrangka gayaman , pertimbangannya adalah dari sisi praktis dan ringkas, karena wrangka gayaman lebih memungkinkan cepat dan mudah bergerak, karena bentuknya lebih sederhana. Ladrang dan gayaman merupakan pola-bentuk wrangka, dan bagian utama menurut fungsi wrangka adalah bagian bawah yang berbentuk panjang ( sepanjang wilah keris ) yang disebut gandar atau antupan ,maka fungsi gandar adalah untuk membungkus wilah (bilah) dan biasanya terbuat dari kayu ( dipertimbangkan untuk tidak merusak wilah yang berbahan logam campuran ) Karena fungsi gandar untuk membungkus , sehingga fungsi keindahannya tidak diutamakan, maka untuk memperindahnya akan dilapisi seperti selongsong-silinder yang disebut pendok . Bagian pendok ( lapisan selongsong ) inilah yang biasanya diukir sangat indah , dibuat dari logam kuningan, suasa ( campuran tembaga emas ) , perak, emas . Untuk daerah diluar Jawa (kalangan raja-raja Bugis , Goa, Palembang, Riau, Bali ) pendoknya terbuat dari emas , disertai dengan tambahan hiasan seperti sulaman tali dari emas dan bunga yang bertaburkan intan berlian. Untuk keris Jawa , menurut bentuknya pendok ada tiga macam, yaitu (1) pendok bunton berbentuk selongsong pipih tanpa belahan pada sisinya , (2) pendok blewah (blengah) terbelah memanjang sampai pada salah satu ujungnya sehingga bagian gandar akan terlihat , serta (3) pendok topengan yang belahannya hanya terletak di tengah . Apabila dilihat dari hiasannya, pendok ada dua macam yaitu pendok berukir dan pendok polos (tanpa ukiran).

* Wilah

Wilah atau wilahan adalah bagian utama dari sebuah keris, dan juga terdiri dari bagianbagian tertentu yang tidak sama untuk setiap wilahan, yang biasanya disebut dapur, atau penamaan ragam bentuk pada wilah-bilah (ada puluhan bentuk dapur). Sebagai contoh, bisa disebutkan dapur jangkung mayang, jaka lola , pinarak, jamang murub, bungkul , kebo tedan, pudak sitegal, dll. Pada pangkal wilahan terdapat pesi , yang merupakan ujung bawah sebilah keris atau tangkai keris. Bagian inilah yang masuk ke pegangan keris ( ukiran) . Pesi ini panjangnya antara 5 cm sampai 7 cm, dengan penampang sekitar 5 mm sampai 10 mm, bentuknya bulat panjang seperti pensil. Di daerah Jawa Timur disebut paksi, di Riau disebut puting, sedangkan untuk daerah Serawak, Brunei dan Malaysia disebut punting.

Pada pangkal (dasar keris) atau bagian bawah dari sebilah keris disebut ganja (untuk daerah semenanjung Melayu menyebutnya aring). Di tengahnya terdapat lubang pesi (bulat) persis untuk memasukkan pesi, sehingga bagian wilah dan ganja tidak terpisahkan. Pengamat budaya tosan aji mengatakan bahwa kesatuan itu melambangkan kesatuan lingga dan yoni, dimana ganja mewakili lambang yoni sedangkan pesi melambangkan lingganya. Ganja ini sepintas berbentuk cecak, bagian depannya disebut sirah cecak, bagian lehernya disebut gulu meled , bagian perut disebut wetengan dan ekornya disebut sebit ron. Ragam bentuk ganja ada bermacammacam, wilut , dungkul , kelap lintah dan sebit rontal.

Luk, adalah bagian yang berkelok dari wilah-bilah keris, dan dilihat dari bentuknya keris dapat dibagi dua golongan besar, yaitu keris yang lurus dan keris yang bilahnya berkelok-kelok atau luk. Salah satu cara sederhana menghitung luk pada bilah , dimulai dari pangkal keris ke arah ujung keris, dihitung dari sisi cembung dan dilakukan pada kedua sisi seberang-menyeberang (kanan-kiri), maka bilangan terakhir adalah banyaknya luk pada wilah-bilah dan jumlahnya selalu gasal ( ganjil) dan tidak pernah genap, dan yang terkecil adalah luk tiga (3) dan terbanyak adalah luk tiga belas (13). Jika ada keris yang jumlah luk nya lebih dari tiga belas, biasanya disebut keris kalawija ,atau keris tidak lazim .

Sejarah Asal keris

Sejarah Asal keris yang kita kenal saat ini masih belum terjelaskan betul. Relief candi di Jawa lebih banyak menunjukkan ksatria-ksatria dengan senjata yang lebih banyak unsur Indianya. Keris Budha dan pengaruh India-Tiongkok Kerajaan-kerajaan awal Indonesia sangat terpengaruh oleh budaya Budha dan Hindu. Candi di Jawa tengah adalah sumber utama mengenai budaya zaman tersebut. Yang mengejutkan adalah sedikitnya penggunaan keris atau sesuatu yang serupa dengannya. Relief di Borobudur tidak menunjukkan pisau belati yang mirip dengan keris. Dari penemuan arkeologis banyak ahli yang setuju bahwa proto-keris berbentuk pisau lurus dengan bilah tebal dan lebar. Salah satu keris tipe ini adalah keris milik keluarga Knaud, didapat dari Sultan Paku Alam V. Keris ini relief di permukaannya yang berisi epik Ramayana dan terdapat tahun Jawa 1264 (1342Masehi), meski ada yang meragukan penanggalannya. Pengaruh kebudayaan Tiongkok mungkin masuk melalui kebudayaan Dongson (Vietnam) yang merupakan penghubung antara kebudayaan Tiongkok dan dunia Melayu. Terdapat keris sajen yang memiliki bentuk gagang manusia sama dengan belati Dongson.

Keris “Modern”

Keris yang saat ini kita kenal adalah hasil proses evolusi yang panjang. Keris modern yang dikenal saat ini adalah belati penusuk yang unik. Keris memperoleh bentuknya pada masa Majapahit (abad ke-14) dan Kerajaan Mataram baru (abad ke-17-18). Pemerhati dan kolektor keris lebih senang menggolongkannya sebagai “keris kuno” dan ”keris baru” yang istilahnya disebut nem-neman ( muda usia atau baru ). Prinsip pengamatannya adalah “keris kuno” yang dibuat sebelum abad 19 masih menggunakan bahan bijih logam mentah yang diambil dari sumber alam-tambang-meteor ( karena belum ada pabrik peleburan bijih besi, perak, nikel dll), sehingga logam yang dipakai masih mengandung banyak jenis logam campuran lainnya, seperti bijih besinya mengandung titanium, cobalt, perak, timah putih, nikel, tembaga dll. Sedangkan keris baru ( setelah abad 19 ) biasanya hanya menggunakan bahan besi, baja dan nikel dari hasil peleburan biji besi, atau besi bekas ( per sparepart kendaraan, besi jembatan, besi rel kereta api dll ) yang rata-rata adalah olahan pabrik, sehingga kemurniannya terjamin atau sedikit sekali kemungkinannya mengandung logam jenis lainnya. Misalkan penelitian Haryono Arumbinang, Sudyartomo dan Budi Santosa ( sarjana nuklir BATAN Yogjakarta ) pada era 1990, menunjukkan bahwa sebilah keris dengan tangguh Tuban, dapur Tilam Upih dan pamor Beras Wutah ternyata mengandung besi (fe) , arsenikum (warangan )dan Titanium (Ti), menurut peneliti tersebut bahwa keris tersebut adalah ”keris kuno” , karena unsur logam titanium ,baru ditemukan sebagai unsur logam mandiri pada sekitar tahun 1940, dan logam yang kekerasannya melebihi baja namun jauh lebih ringan dari besi, banyak digunakan sebagai alat transportasi modern (pesawat terbang, pesawat luar angkasa) ataupun roket, jadi pada saat itu teknologi tersebut belum hadir di Indonesia. Titanium banyak diketemukan pada batu meteorit dan pasir besi biasanya berasal dari daerah Pantai Selatan dan juga Sulawesi. Dari 14 keris yang diteliti , rata-rata mengandung banyak logam campuran jenis lain seperti cromium,stanum, stibinium, perak, tembaga dan seng, sebanyak 13 keris tersebut mengandung titanium dan hanya satu keris yang mengandung nikel. Keris baru dapat langsung diketahui kandungan jenis logamnya karena para Mpu ( pengrajin keris) membeli bahan bakunya di toko besi, seperti besi, nikel, kuningan dll. Mereka tidak menggunakan bahan dari bijih besi mentah ( misalkan diambil dari pertambangan ) atau batu meteorit , sehingga tidak perlu dianalisis dengan isotop radioaktif. Sehingga kalau ada keris yang dicurigai sebagai hasil rekayasa , atau keris baru yang berpenampilan keris kuno maka penelitian akan mudah mengungkapkannya.

Keris Pusaka terkenal

Keris Mpu Gandring

Keris Pusaka Setan Kober

Keris Kyai Sengkelat

Keris Pusaka Nagasastra Sabuk Inten

Keris Kyai Carubuk

Keris Kyai Condong Campur

sumber: http://blognyajose.blogspot.com/2010/01/mengenal-keris-dan-kegunaannya.html

fungsi & tugas mahasiswa dalam meningkatkan rasa nasionalisme

Mahasiswa adalah tulang punggung negara yang sangat di perlukan oleh bangsa & negara indonesia ini,Mahasiswa merupakan generasi kelas menengah yang selalu hadir dalam garda terdepan setiap perubahan penting dan mendasar di negeri ini. Mulai tahun 1908, lahirnya Boedi Oetomo telah melahirkan semangat perjuangan melawan kolonialisme dengan cara yang cerdas. Lahirnya Sumpah Pemuda 1928 juga tidak lepas dari peran penting mahasiswa, berlanjut pada Proklamasi Kemerdekaan 1945. Hingga berturut-turut sejak tahun 1965 dengan aksti Tritura (tiga tuntutan rakyat) yang meruntuhkan kekuasaan Orde Lama. Pada tahun 1997 dengan gerakan reformasinya, mahasiswa telah mendobrak ketidakadilan sistem politik dan ekonomi. Kesemua hal tersebut, membuktikan bahwa terdapat gerakan penting yang sesunggungnya dimotori oleh peran penting mahasiswa.

Belajar dari rentetan sejarah ini, tentunya menjadi suatu fakta bahwa peran penting mahasiswa tidak pernah bisa dipandang sebelah mata. Mahasiswa jelas merupakan generasi terdepan yang mendapatkan pendidikan (tingi) secara baik dibandingkan dengan kelompok generasi muda lainnya. Karena mendapat tempaan pendidikan inilah maka kita senyatanya banyak berharap bahwa stok sumberdaya masa depan yang berkarakter baik (good character) dan kuat banyak di isi oleh kaum muda ini. Di samping yang tidak boleh dilupakan adalah juga hight competency harus dikuasai.

Masa depan kebangsaan Indonesia sangatlah ditentukan oleh generasi muda terdidik ini, apalagi mereka adalah generasi yang banyak mendapatkan berbagai pengetahuan teoritik maupun praktis di Perguruan Tinggi tentang tema-tema pembangunan bangsa sesuai pada kompetensinya masing-masing. Sebagai generasi masa depan, kiranya penting pula mempersiapkan mereka dengan berbagai pola pendidikan yang mampu membangun karakter bangsa positif di kalangan mahasiswa, apalagi di era globalisasi ini. Di tengah percaturan global, maka fungsi karakter menjadi ‘elan vital’ (daya hidup) bagi kemampuan kita berkompetesi dengan negara lain. Tanpa karakter, niscaya generasi masa depan bangsa ini tidak hanya akan terpuruk dalam persaingan global, melainkan akan kian melemahkan masa depan kebangsaan Indonesia.

sumber: http://madib.blog.unair.ac.id/jatidiri-and-characters/peran-penting-mahasiswa-indonesia/

faktor terjadinya kerusuhan & kriminal serta cara mengatasinya

Sepertinya di negeri ini rusuh itu sudah menjadi hal biasa. Tidak pernah satu tahun pun yang sepi dari yang namanya rusuh. Bahkan sejak era reformasi hampir saban bulan kerusuhan datang silih berganti. Kalau di Kabupaten A akan terjadi di kabupaten B atau kabupaten yang lain lagi. Penyebabnya macam-macam. Ada yang berbau politik, berkaitan dengan keadilan, kalah sepakbola, menyangkut perut, rebutan lapak preman dan lain sebagainya.

Okelah kalau yang bikin rusuh itu adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Tetapi yang berpendidikanpun tidak mau kalah untuk tidak mengambil bagian. Tercatat, banyak juga kerusuhan itu di lembaga parlemen, apakah itu di pusat maupun di daerah hampir tidak ada bedanya. Sampai-sampai ada yang angkat kursi, gerbakan meja atau bahkan ada bikir acara lempar mikrofon. Belum lagi kerusuhan (baca: tauran) antar pelajar dan mahasiswa. Rusuh yang terakhir ini hampir dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja.

Faktor utama penyebab kerusuhan itu tak lain karena susahnya mengendalikan diri si pelaku kerusuhan. Sekali lagi, bukan karena faktor bodoh atau tidak cerdas. Melihat motif terjadinya kerusuhan selama ini tidak melulu dilakukan oleh mereka yang berpikiran pendek. Bila sudah “kerusupan”, yang pinterpun tidak akan ingat apa-apa lagi.

Logika sehat memang tidak pernah bisa menjangkau untuk mengetahui secara pasti kenapa harus terjadi kerusuhan. Artinya, kenapa sebuah persoalan yang semestinya dapat diselesaikan dengan cara baik-baik harus diproses melalui kerusuhan terlebih dahulu. Kenapa antara satu pihak dengan pihak lain atau salah satu pihak mengambil jalan untuk mundur menghindari kerusuhan bila memang sudah ada tanda-tanda rusuh itu akan terjadi. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang barangkali susah untuk dijawab. Masih banyak yang irrasional dibalik berbagai kerusuhan yang terjadi di negeri ini.

Pertanyaannya, sampai kapan pertunjukkan itu akan usai dan sama sekalai tidak akan ada lagi? Padahal begitu banyak kerugian yang ditimbulkan. Bukan hanya harta benda tetapi juga nyawa melayang sia-sia. Untung, kebiasaan rusuh itu tidak ditiru oleh harimau, singa, ular, kerbau, sapi, anjing, kucing, babi dan yang lain sejenisnya. Sebab bila kebiasaan itu sempat ditiru mereka. Kemana kita harus lari??????(DJH).

penyebab kerusuhan:

1. Pertentangan dan persaingan kebudayaan
2. Perbedaan ideologi politik
3. Kepadatan dan komposisi penduduk
4. Perbedaan distribusi kebudayaan
5. Perbedaan kekayaan dan pendapatan
6. Mentalitas yang labil
7. faktor dasar seperti faktor biologi, psikologi, dan sosioemosional

 cara mengatasi:

1. Mengenakan sanksi hukum yang tegas dan adil kepada para pelaku kriminalitas tanpa pandang bulu atau derajat.
2. Mengaktifkan peran serta orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak.
3. Selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai busaya bangsa sendiri.
4. Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai norma dalam masyarakat dimulai sejak dini melalui pendidikan multi kultural; seperti sekolah, pengajian, dan organisasi masyarakat 

sumber: http://sosbud.kompasiana.com/2011/09/12/dibalik-kerusuhan-itu/
             http://id.wikipedia.org/wiki/Pidana

peraturan-peraturan tentang keimigrasian

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO.9 TAHUN 1992

TENTANG

KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke

luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik

Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai

negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan

Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan

antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian

yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan

yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan,

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur

ketentuan tentang keimigrasian dalam suatu Undang undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia (Lembaran Negara-Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1976

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah

Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara

Republik Indonesia.

2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah

Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi

darat, laut, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku,

3. Surat Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku

untuk melakukan perjalanan antar negara.

4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempattempat

lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau ke luar

wilayah Indonesia.

5. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi

bidang keimigrasian.

6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia.

7. Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah izin tertulis

yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik

Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan

melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

8. Izin Masuk adalah izin yang diterakan pada Visa atau Surat Perjalanan orang

asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi

di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

9. Izin Masuk Kembali adalah izin yang diterakan pada Surat Perjalanan orang

asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke

wilayah Indonesia.

10. Tanda Bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi di

Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Surat Perjalanan setiap orang yang akan

meninggalkan wilayah Indonesia.

11. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lainnya

yang lazim dipergunakan untuk mengangkut orang.

12. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang orang

tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

13. Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang

tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

14. Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang

keimigrasian di luar proses peradilan.

15. Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing

yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian

lainnya.

16. Pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari

wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

Pasal 2

Setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk

wilayah Indonesia.

BAB II

MASUK DAN KE LUAR WILAYAH INDONESIA

Pasal 3

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki Surat

Perjalanan.

Pasal 4

(1) Setiap orang dapat ke luar wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Bertolak.

(2) Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Izin

Masuk.

Pasal 5

(1) Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib melalui

pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa.

(2) Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di

Indonesia bermanfaat serta. tidak akan menimbulkan gangguan terhadap

ketertiban dan keamanan nasional.

Pasal 7

(1) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (1) adalah:

a. orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan

Presiden tidak diwajibkan memiliki Visa;

b. orang asing yang memiliki Izin Masuk Kembali;

c. kapten atau nakhoda dan, awak yang bertugas pada alat angkut yang

berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia;

d. penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia

sepanjang tidak ke luar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat

Pemeriksaan Imigrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, persyaratan dan hal-hal lain yang

berkaitan dengan Visa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat menolak atau tidak

memberi izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang

asing tersebut:

a. tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah;

b. tidak memiliki Visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;

c. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan

kesehatan umum;

d. tidak memiliki Izin Masuk Kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke

negara lain;

e. ternyata telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat

Perjalanan dan/atau Visa.

Pasal 9

Penanggung jawab alat angkut yang datang atau akan berangkat ke luar wilayah

Indonesia diwajibkan untuk:

a. memberitahukan kedatangan atau, rencana keberangkatan;

b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang

ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi;

c. mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar. wilayah

Indonesia dengan membawa penumpang;

d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat

Imigrasi selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian;

e. membawa kembali ke luar wilayah Indonesia setiap orang asing yang datang

dengan alat angkutnya yang tidak mendapat Izin Masuk dari Pejabat Imigrasi di

Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 10

Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, berwenang naik

ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara untuk

kepentingan pemeriksaan keimigrasian.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Bagian Pertama

Pencegahan

Pasal 11

(1) Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh:

a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;

b. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara;

c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf

g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia;

d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut

pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik

Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1988.

(2) Pelaksanaan atas keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 12

(1) Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang kurangnya:

a. identitas orang yang terkena pencegahan;

b. alasan pencegahan; dan

c. jangka waktu pencegahan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dengan surat

tercatat kepada orang atau orang-orang yang terkena pencegahan selambatlambatnya

7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 13

(1) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a

dan b berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat

diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dari 6

(enam) bulan.

(2) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c

berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.

(3) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d

berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan setiap kali dapat

diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa

perpanjangan pencegahan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

(4) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dan ayat (3) pencegahan tersebut berakhir demi hukum.

Pasal 14

Berdasarkan keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1), Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib

menolak orang-orang tertentu ke luar wilayah Indonesia.

Bagian Kedua

Penangkalan

Pasal 15

(1) Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap orang asing dilakukan

oleh:

a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;

b. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf

g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia;

c. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut

pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982

tenlang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik

Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1988.

(2) Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 16

(1) Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap Warga Negara

Indonesia dilakukan oleh sebuah Tim yang dipimpin oleh Menteri dan

anggotanya terdiri dari unsur-unsur:

a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

c. Departemen Luar Negeri;

d. Departemen Dalam Negeri;

e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan

f. Badan Koordinasi Intelijen Negara.

(2) Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 17

Penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena :

a. diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional;

b. pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan

terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan

nama baik bangsa dan Negara Indonesia;

c. diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan

ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;

d. atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri

dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan

kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

e. pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia ; dan

f. alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

Warga Negara Indonesia hanya dapat dikenakan penangkalan dalam hal:

a. telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap atau telah menjadi

penduduk suatu negara lain dan melakukan tindakan atau bersikap bermusuhan

terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia;

b. apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan,

menimbulkan perpecahan bangsa, atau dapat mengganggu stabilitas nasional;

atau

c. apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengancam keselamatan diri atau

keluarganya.

Pasal 19

(1) Penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang kurangnya:

a. identitas orang yang terkena penangkalan;

b. alasan penangkalan; dan

c. jangka waktu penangkalan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada

perwakilan-perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 20

(1) Keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a

dan c, berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan setiap kali

dapat diperpanjang untuk jangka waktu, yang sama atau kurang dari waktu

tersebut.

(2) Keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b,

berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.

(3) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), penangkalan tersebut berakhir demi hukum.

Pasal 21

(1) Keputusan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan

dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan penangkalan tersebut tidak lebih

dari 2 (dua) tahun.

(2) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), penangkalan tersebut berakhir demi hukum.

Pasal 22

Berdasarkan keputusan penangkalan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1)Pejabat Imigrasi di Tempat

Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu masuk wilayah

Indonesia.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penangkalan diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB IV

KEBERADAAN ORANG ASING

DI WILAYAH INDONESIA

Pasal 24

(1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin

keimigrasian.

(2) izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:

a. Izin Singgah;

b. Izin Kunjungan;

c. Izin Tinggal Terbatas;

d. Izin Tinggal Tetap.

Pasal 25

(1) Izin Singgah diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di

wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

(2) Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing berkunjung ke wilayah Indonesia

untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata,

kegiatan sosial budaya atau usaha.

(3) Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah

Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.

(4) Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di

wilayah Indonesia.

Pasal 26

(1) Ketentuan Pasal 8 berlaku pula terhadap permohonan izin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Izin Tinggal Tetap tidak diberikan kepada orang asing yang memperoleh izin

untuk masuk ke wilayah Indonesia yang tidak memiliki paspor kebangsaan

negara tertentu.

Pasal 27

Pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan melakukan

perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan bermaksud untuk kembali, dapat

diberikan Izin Masuk Kembali.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau

penolakan izin keimigrasian serta hal-hal lain yang berkenaan dengan keberadaan

orang asing di wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 29

(1) Surat Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:

a. Paspor Biasa;

b. Paspor Diplomatik;

c. Paspor Dinas;

d. Paspor Haji;

e. Paspor untuk Orang Asing;

f. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia;

g. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;

h. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

(2) Surat Perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen negara.

Pasal 30

(1) Paspor Biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan

perjalanan ke luar wilayah Indonesia.

(2) Paspor biasa diberikan juga kepada Warga Negara Indonesia yang bertempat

tinggal di luar negeri.

(3) Dalam keadaan khusus apabila Paspor Biasa tidak dapat diberikan, sebagai

penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga

Negara Indonesia.

Pasal 31

Paspor Diplomatik diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan

melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau

perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

Pasal 32

(1) Paspor Dinas diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan

perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan

dinas yang bukan bersifat diplomatik.

(2) Dalam keadaan khusus apabila Paspor Dinas tidak dapat diberikan, sebagai

penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

Pasal 33

Paspor Haji diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan

perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji.

Pasal 34

(1) Paspor untuk Orang Asing dapat diberikan kepada orang asing, yang pada saat

berlakunya Undang-undang ini telah memiliki Izin Tinggal Tetap, akan

melakukan perjalanan ke luar.wilayah Indonesia dan tidak mempunyai Surat

Perjalanan serta dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh

dari negaranya atau negara lain.

(2) Paspor untuk Orang Asing tidak berlaku lagi pada saat pemegangnya

memperoleh Surat Perjalanan dari negara lain.

Pasal 35

(1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dapat diberikan kepada

orang asing yang tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah dan:

a. atas kehendak sendiri ke luar dari wilayah Indonesia, sepanjang orang asing

yang bersangkutan tidak terkena pencegahan;

b. dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi; atau

c. dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan

nasional, diberi izin untuk masuk ke wilayah Indonesia.

(2) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya

diberikan untuk satu kali perjalanan.

Pasal 36

Anak-anak yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun dapat diikutsertakan

dalam Surat Perjalanan orang tuanya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau

pencabutan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Surat Perjalanan Republik

Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENGAWASAN ORANG ASING

DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN

Pasal 38

(1) Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:

a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;

b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

(2) untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan

pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pasal 39

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan

atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta

perubahan alamatnya;

b. memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya

pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;

c. mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 40

Pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara:

a. pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar

wilayah Indonesia;

b. pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;

c. pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi

mengenai kegiatan orang asing;

d. penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau

ke luar wilayah Indonesia; dan

e. kegiatan lainnya.

Pasal 41

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia

dilakukan Menteri dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah

yang terkait.

Pasal 42

(1) Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah

Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan

berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau

menaati peraturan perundang undangan yang berlaku.

(2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;

b. larangan untuk berada di suatu atau, beberapa tempat tertentu di wilayah

Indonesia;

c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah

Indonesia;

d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke

wilayah Indonesia.

Pasal 43

(1) Keputusan mengenai tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

(2) Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan

keberatan kepada Menteri.

Pasal 44

(1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di

Karantina Imigrasi:

a. apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang

sah; atau

b. dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah

Indonesia.

(2) Karena alasan tertentu orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

ditempatkan di tempat lain.

Pasal 45

(1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak

lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan,

dikenakan biaya beban.

(2) Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan biaya beban.

(3) Penetapan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur

oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan orang asing dan tindakan

keimigrasian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 47

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak

pidana keimigrasian.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berwenang:

a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;

b. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seorang yang

disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;

c. memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat

Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana

keimigrasian;

d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

e. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat

surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda lain

yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;

f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

(3) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan

menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan

oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima

belas juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling

banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

a. orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin

keimigrasian; atau

b. orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian

palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

Pasal 50

Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan

yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan

kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda

paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 51

Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 52

Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam

wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang

diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda

paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 53

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah

diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi

pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang

diketahui atau patut diduga:

a. pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara

tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.,000.000,- (dua

puluh lima juta rupiah);

c. izin keimigrasiannya habis berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja:

a. menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui

atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

b. menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik

Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada

orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya,

dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,-

(dua puluh lima juta rupiah);

c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk

memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); atau

d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat

Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 56

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai,

menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen

keimigrasian; atau

b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai

atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan

Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian,

Pasal 57

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri

sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian

maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan

Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 58

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri

sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan

data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 59

Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau

memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen

keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 60

Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak

melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat

Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat)

jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta

rupiah).

Pasal 61

Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor

Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp

5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 62

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57,

58, dan Pasal 59 Undang-undang ini adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana

tersebut dalam Pasal 51, 60, dan Pasal 61 Undang-undang ini adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

a. Izin menetap yang telah diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Drt.

Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463); dinyatakan tetap berlaku

untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

b. Perizinan keimigrasian lainnya yang telah diberikan dan masih berlaku,

dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.

c. Surat Perjalanan Republik Indonesia yang telah dikeluarkan, dinyatakan tetap

berlaku sampai jangka waktunya habis.

Pasal 64

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Peraturan Pemerintah dan

peraturan pelaksanaan lainnya di bidang keimigrasian dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan

Undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 65

Ketentuan keimigrasian bagi lalu lintas orang di daerah perbatasan dapat diatur

tersendiri dengan perjanjian Lintas Batas antara Pemerintah Negara Republik

Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama,

dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 66

Ketentuan yang berlaku bagi orang asing yang datang dan berada di wilayah

Indonesia dalam rangka tugas diplomatik dan dinas diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

a. Toelatingstesluit (Staatsblad 1916 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dan

ditambah terakhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 330 serta

Toelatingsordonnantie (Staatsblad 1949 Nomor 331);

b. Undang-undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran

Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77);

c. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing

(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor

463);

d. Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi

(Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor

807);

e. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing

(Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor

812); dan

f. Undang-undang Nomor 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1799);

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang

ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

sumber