Hiruk pikuk mulai memanas di seantero Negeri ini dengan adanya rencana Pemerintah akan menaikan harga BBM bersubsidi, alias menghapus subsidi.
Namun kebijakan tersebut belum diketok harga-harga Sembilan pokok sudah menaikan harga duluan terus siapa yang menjadi korban? Lagi-lagi rakyat kecil.
Ada beberapa prediksi mengapa Pemerintah menaikan BBM bersubsidi tersebut, (1) memang harus mengikuti naiknya harga minyak mentah dunia sekarang mencapai 105 USD/barel.
(2) mungkin Indonesia mendapat tekanan dari pesaing bisnis perminyakan seperti total USA, Petronas Malaysia, Sell USA pada saat ini juga membuka SPBU di Indonesia, khususnya di Jakarta, yang mana masyarakat masih memiliki trus ke SPBU Pertamina dengan harga Rp.4.500/liternya.
Dari persaingan harga tersebut pengusaha asing yang membuka SPBU di Indonesia terancam gulung tikar, sebab bensin premium Petronas, Sell, Total dibandrol Rp.8.500/liternya.
Kalau Pemerintah jadi menaikan harga BBM premium yang nota bone 64% dikonsumsi oleh sepeda motor, maka SPBU Pertamina bisa kalah bersaing dengan SPBU asing.
Memang konsumsi BBM di Indonesia paling tinggi jumlah kendaraan sepeda motor tahun 2011 adalah 50.824.128 unit, jumlah paling besar di Asia, pemakaian perhari BBM mencapai 1.200.000 barel/hari.
Sementara produksi dalam negeri dari sumur-sumur dalam negeri hanya 700.000 barel/hari, sekitar 500.000 barel/hari harus mengimport dari China, Kuwait, Vietnam, dan beberapa Negara Asia lainnya.
Dengan alasan penghematan APBN, subsisdi BBM saat ini mencapai 150 triliun, Pemerintah mengkhawatirkan terjadinya devisit APBN tahun 2012, yang gak habis pikir mengapa harus rakyat dikorbankan, toh APBN itu berasal dari pajak rakyat?
Sementara duit yang dikorupsi triliunan rupiah dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian, terus di mana keadilan untuk rakyat kecil?
Mumpung belum ditetapkan mohon kiranya dibatalkan saja, sambil menata manajemen transportasi dan pelayanan publik diperbaiki, serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Solusi yang perlu dipertimbangkan saat ini untuk mengatasi gejolak di masyarakat Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan yang akan menimbulkan efek negatip.
Kedua kebijakan jangka menengah seperti konversi BBM ke gas untuk kendaraan segera dipersiapkan secara bertahap, dan jangka panjangnya adalah konversi ke energi alternarif, seperti bio fuell, energi listrik untuk sepeda motor, dari hasil uji coba BBPT untuk sepada motor sekelas 100-125 cc dapat diberi energi 8 jam dichas dapat digunakan sampai 60 jam perjalanan dengankecepatan normal sapai 100 km/jam.
Energi ini sangat ramah lingkungan dan murah, maka akan dapat menghemat BBM 101,648,256 liter/hari untuk sepada motor kalau perhitungan 50.824.128 unit dikalikan pemakian bensin premium 2 liter/perhari, dan dapat menghemat pengeluaran Rp.457,417,152,000/hari.
Tetapi perlu disikapi juga jangan jangan Pemerintah menjadikan momen ini untuk pencitraan dengan menggulirkan lagi program Bantuan langsung Tunai (BLT), untuk persiapan pemilu 2014?
Atau jangan jangan momen ini menjadi bomerang bagi pemerintah, maka kebijakan yang sangat arif diperlukan di saat rakyat telah kehilangan kepercayaan kepada Pemerintah, serta harapan mohon kiranya apabila Pemerintah akan membuat kebijakan masyarakat diminta masukan, karena komisi VII DPR RI bagaikan macan ompong yang tidak bertaring.
sumber:http://news.detik.com/read/2012/03/09/092103/1862196/471/kenaikan-harga-bbm-bumerang-dan-pencitraan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar